JAKARTA, INDONESIA — On June 15, 2023, Invest SEA hosted a Focus Group Discussion (FGD) on the promising sectors of ecotourism, fisheries, natural resources, and human capital in Indonesia’s Natuna Islands.

This archipelago, located in the northernmost part of Indonesia, offers vast opportunities for sustainable development. However, it is also an area of contention in the North Natuna Sea. To safeguard Natuna’s sovereignty and maximize economic potential, the central government must prioritize investment in sustainable infrastructure on the islands.

Key participants from several prominent institutions participated in the FGD which took place at the offices of the Committee for Monitoring the Implementation of Regional Autonomy (KPPOD) in Jakarta.

Attendees included:

• Armand Suparman, Executive Director of KPPOD.
• Rodhial Huda, Vice Regent of the Natuna Regency.
• Wahyu Muryadi, Spokesman for the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries (KKP).
• Anggawira, Head of the Investment Committee and the Investment Coordinating Board (BKPM).
• Eko Listiyanto, Executive Director of the Center of Macroeconomics and Finance at the Institute for Development of Economics and Finance (INDEF).
• Rita Dwi Kartika Utami, Representative from the Ministry of Tourism and Creative Economy.
• Estiana Fithriana Devi, Representative of the Indonesian Fishermen’s Association.  

The FGD aimed to create a platform to address problems and find solutions that can be used as a starting point or put into practice. One key point of the discussion was the untapped potential for sustainable use of natural resources in Natuna, along with ecotourism: travel that prioritises environmental conservation.

And yet these abundant opportunities don’t come without obstacles for early adopters to overcome. The lack of adequate infrastructure has so far hindered investment. For example, Natuna’s transport system is not effectively integrated. According to the Executive Director of UNOPS, SIDS are particularly vulnerable to climate, economic, livelihood, and food security crises.

To overcome this challenge, efforts should be focused on building resilience, promoting sustainable practices, enhancing institutional capacity, and increasing access to finance for infrastructure development.

Development projects include upgrading seaports, airports, water and sanitation systems, renewable energy, and transportation infrastructure through collaboration and partnerships between local and central governments, development partners, and the private sector.

Collaboration with various stakeholders must also be implemented in responding to a second challenge discussed in the Invest SEA FGD: optimizing Natuna’s ecotourism potential.

The Natuna Regency Tourism Office’s data reveals that the numbers of tourists visiting Natuna remain low. Therefore, extra efforts are needed to revive Natuna’s pandemic-affected tourism industry. To increase the number of tourists visiting Natuna and establish Natuna as a top tourist destination in the country, a balance of effective promotions and community empowerment are essential.

It is also necessary to raise public understanding of the significance of support toward the growth of the tourism sector and collaborative ways to achieve sustainable and inclusive developments to prevent Natuna from staying in the “3T” category (outermost, underdeveloped, and frontier).

According to UNOPS, to overcome these challenges, Natuna needs specific solutions and support from international development partners. It may involve financial assistance, investment, technical expertise, and knowledge sharing.

Armand Suparman, Executive Director of KPPOD delivered the same message; attractive incentives needed to be offered to encourage investors in Natuna, such as tax deductions and specific financial aid.

Since the Natuna Islands are primarily made up of waterways, this means that 80% of the Natuna Regency falls under the jurisdiction of the central government. While the Natuna Regency local government oversees the remaining 20% of the land area.

That means for significant change to occur, the Natuna regional government and the central government must work together on policy to help bolster Natuna and other 3T islands. This renewed working relationship would also pave the way for investors and the local community.

Invest SEA’s vision for the FGD’s discussion will increase Natuna’s competitiveness, making it a new top ecotourist destination in Indonesia, a developed fishery and oil and gas center, and a new economic trade center appealing to domestic and foreign investors.

Apart from the positive impact on regional economic growth, it aims to ensure that the people of Natuna can also benefit from the sustainable effects of development, such as increased employment opportunities and improved overall well-being.

Invest SEA, as a non-profit organization whose goal is to encourage investors to develop sustainable businesses through green growth and fair working conditions, will continue to work closely with local communities, government agencies, and industry partners to ensure the effective implementation of the strategies that have been identified.

Bahasa Indonesian Translation

Juni lalu, InvestSEA mengadakan Focus Group Discussion (FGD) yang berfokus pada strategi dalam memaksimalkan sumber daya alam, sumber daya manusia, ekowisata, dan perikanan di wilayah Kepulauan Natuna. 

Kegiatan ini dilaksanakan di kantor Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) dengan mengundang para pemangku kepentingan utama dari berbagai institusi, termasuk Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), KPPOD, serta Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna.

Adapun tujuan dilaksanakannya event ini adalah menyediakan ruang diskusi bagi narasumber dan peserta untuk bertukar pikiran, mengidentifikasi tantangan, dan mengusulkan strategi yang bisa dijadikan landasan atau diwujudkan secara konkret. 

Salah satu tantangan yang dibahas adalah bagaimana besarnya potensi pemanfaatan sumber daya alam, pertumbuhan ekonomi, dan pelestarian lingkungan di Natuna beriringan dengan faktor penghambat esensial. Sistem transportasi Natuna belum terintegrasi dengan baik. 

Keterbatasan infrastruktur yang memadai juga dapat menghalangi peningkatan kualitas hidup masyarakat setempat. Menurut Direktur Eksekutif UNOPS (United Nations Office for Project Services), SIDS (Small Island Developing States/Pulau Kecil Negara Berkembang) adalah salah satu yang paling rentan terhadap krisis iklim, ekonomi, mata pencaharian, dan ketahanan pangan.

Untuk mengatasi tantangan ini, upaya harus fokus pada membangun ketahanan, mempromosikan praktik berkelanjutan, dan meningkatkan kapasitas kelembagaan serta meningkatkan akses ke pembiayaan dalam memfasilitasi pembangunan infrastruktur.

Proyek pembangunan termasuk peningkatan pelabuhan, bandara, sistem air dan sanitasi, energi terbarukan, dan infrastruktur transportasi melalui kolaborasi dan kemitraan antara pemerintah, mitra pembangunan, dan sektor swasta.

Kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan juga harus diimplementasikan dalam menjawab tantangan selanjutnya yang dibahas dalam FGD InvestSEA, yaitu mengoptimalkan potensi pariwisata Natuna. 

Data dari Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna menunjukkan bahwa angka kunjungan wisatawan masih rendah. Oleh karena itu dibutuhkan upaya ekstra untuk menggenjot kembali sektor pariwisata di Natuna yang terdampak pandemi. 

Diperlukan promosi yang lebih efektif, SDM yang kompeten, dan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Natuna dan menjadikan Natuna sebagai tujuan utama destinasi wisata di Indonesia. 

Peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya dukungan terhadap pengembangan sektor pariwisata dan pendekatan kolaboratif dalam mencapai pembangunan berkelanjutan dan inklusif juga menjadi strategi agar Natuna tidak terjebak sebagai wilayah “3T” (terluar, tertinggal, dan terdepan).

Menurut UNOPS, untuk mengatasi berbagai tantangan ini, Natuna juga memerlukan solusi dan dukungan khusus dari mitra pembangunan internasional. Bantuan yang diberikan dapat melibatkan pemberian bantuan keuangan, investasi, keahlian teknis, dan berbagi pengetahuan.

Direktur Eksekutif KPPOD juga menyampaikan hal senada. untuk mendorong investasi di Natuna, diperlukan insentif yang menarik bagi para investor, seperti pemotongan pajak dan bantuan keuangan khusus. 

Dengan kondisi Kepulauan Natuna yang sebagian besar terdiri dari lautan, hal ini akan berdampak positif tidak hanya pada pembangunan infrastruktur, namun juga peningkatan daya saing daerah yang berkelanjutan di Natuna. 

Pemda Natuna pun harus proaktif memprakarsai kolaborasi dengan pemerintah pusat, investor, asosiasi, komunitas, dan masyarakat setempat agar perubahan yang nyata dapat terealisasi.

Semoga, diskusi maupun rekomendasi yang dihasilkan dari FGD InvestSEA ini, dapat meningkatkan daya saing Natuna, menjadikannya tujuan wisata incaran wisatawan lokal maupun internasional, pusat perikanan dan migas yang maju, sekaligus pusat perdagangan ekonomi baru yang menarik bagi investor domestik maupun asing. 

Selain berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, semoga masyarakat Natuna juga dapat menikmati efek berkelanjutan dari pembangunan melalui terciptanya lapangan kerja dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat Natuna secara keseluruhan.

Invest SEA sebagai organisasi nirlaba yang memiliki tujuan untuk mendorong investor mengembangkan usaha yang berkelanjutan melalui pertumbuhan ekonomi hijau dan kondisi kerja yang adil akan terus bekerja sama dengan masyarakat setempat, lembaga pemerintah, dan mitra industri untuk memastikan implementasi yang efektif dari strategi yang telah diidentifikasi.